Koreksi Kembali Usulan Rekrutmen CPNS 2016

datainfornas, JAKARTA - Kemepan -RB meminta kepada pimpinan instansi pemerintah untuk mengoreksi  usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016. Tujuannya agar rekrutmen PNS bisa memperkuat program Nawacita yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.

Adapun menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmadja, rekrutmen PNS tahun ini ditujukan untuk mendukung program prioritas.  "Rekruitmen CPNS tahun ini diarahkan untuk mendukung program Nawacita," ujarnya dalam rapat dengan 18 sekretaris jenderal (sekjen)  dan sekretaris utama (sestama) kementerian/lembaga negara di Jakarta, Selasa (26/04).

Ia merinci, ada empat kelompok SDM yang akan direkrut tahun ini. Pertama adalah pengadaan PNS untuk program wajib yang meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan kemiskinan.

Kedua, program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi dan pembangunan ketahanan pangan.  Ketiga adalah pengadaan tenaga penegak hukum. “Yang terakhir pengadaan PNS untuk program dukungan reformasi birokrasi,” sebutnya.

Lebih lanjut Setiawan menjelaskan, ada 20 jabatan untuk program prioritas di bidang pembangunan ketahanan pangan. Sedangkan untuk program penegak hukum terdapat 36 jabatan. Adapun untuk program pembangunan dukungan reformasi birokrasi ada 52 jabatan.

Iwan -sapaannya- menambahkan, penerimaan CPNS juga dilakukan melalui formasi khusus dan jalur sekolah kedinasan. Peluang untuk menjadi CPNS juga terbuka bagi putra/putri terbaik, penyandang disabilitas atau pun atlet yang memiliki prestasi olah raga internasional.

Untuk rekrutmen di sekolah kedinasan, masa pendaftarannya sudah dibuka sejak Maret lalu di 7 sekolah ikatan dinas. Yakni Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Akademi Imigrasi (AIM), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN),  Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG).

Rekrutmen khusus CPNS untuk pemerintah daerah dilakukan melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Karenanya pengadaan para abdi negara untu tahun ini pun betul-betul terbatas pada program prioritas.

“Maka dari itu konsep SDM mulai sekarang harus sudah diperketat supaya arahnya betul. Bukan berarti kita mengunci formasi jabatan prioritas, tapi ini adalah yang kita lakukan dalam dua tahun ini,” tegas birokrat yang lebih akrab disapa dengan panggilan Iwan itu.

(adv/ara/jpnn)