Contoh Schedule Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Tahun 2020

Schedule/Jadwal Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah

Dibawah ini adalah contoh Schedule atau Jadwal untuk tahapan Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tahapan Persiapan adalah kewenangan Kepala Daerah / Bupati dan dilaksanakan setelah Tahapan Perencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah yang laksanakan oleh Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah / Bupati setelah diterimanya pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah / Gubernur.

Berikut contoh Schedule Pelaksanaan Tahapan Persiapan untuk pembangunan Bendungan. 

S C H E D U L E

PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN ................. KABUPATEN ................................ TAHUN 2020

TAHAPAN PERSIAPAN

1. Pendelegasian Kewenangan dari Gubernur

2. Penerimaan Pendelegasian Kewenangan

3. Pembentukan Tim

- Persiapan

- Sekretariat Tim Persiapan

- Kajian Keberatan

4 Konsultasi Awal Kegiatan

5 Paparan Tim Persiapan

6 Pemberitahuan Rencana Pembangunan Melalui Media/Kecamatan/Geuchik

7 Undangan Sosialisasi

1. Kecamatan ........................

2. Kecamatan ........................

8 Pelaksanaan Sosialisasi

1. Kecamatan .........................

2. Kecamatan ..........................

9 Koordinasi/Konsultasi ke Kanwil BPN Aceh dan Dinas Pertanahan Aceh

10 Pendataan Awal Lokasi di Kecamatan.......................... dan Kecamatan .....................

11 Penyampaian Undangan Konsultasi Publik

1. Kecamatan ...........................

2. Kecamatan ...........................

12 Pelaksanaan Konsultasi Publik

1. Kecamatan ..........................

2. Kecamatan ..........................

13 Penyiapan Berita Acara Kesepakatan

14 Penyiapan SK Penetapan Lokasi

15 Koordinasi/Konsultasi ke Kanwil BPN/Gubernur/ DPA tentang Penyiapan Akhir Dokumen

16 Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan

17 Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah ke Kanwil BPN/Kepala BWS Sumatra - I

Tata cara penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan uUmum atau Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. 

Contoh Formulir Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan untuk Objek TORA

Contoh Formulir Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan untuk Objek TORA

Data Infornas - Tanah Objek Reforma Agraria merupakan program skala nasional di seluruh Wilayah di Indonesia. Hingga saat ini (akhir Tahun 2019) Pemerintah terus berupaya melakukan upaya-upaya dan penyelesaian secara bertahap menyangkut penguasaann tanah dalam kawasan hutan (PTKH) yang merupakan bagian dari pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menyangkut hal tersebut, dibawah ini kami lampirkan Contoh Formulir Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan untuk Objek TORA. 

Lainnya:

Contoh Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Aset atas nama Pemerintah

Tata Cara Penyelenggaraan Tanah Objek Reforma Agraria sesuai Perpres No. 86/2018

Penting Diketahui 7 Syarat Saat Mengurus Hak Guna Bangunan (HGB)

Tata Cara Penyelenggaraan Tanah Objek Reforma Agraria sesuai Perpres No. 86/2018

Tata Cara Penyelenggaraan Tanah Objek Reforma Agraria sesuai Perpres No. 86/2018

Data Infornas - Tata Cara Penyelenggaraan Tanah Objek Reforma Agraria sesuai Perpres No. 86/2018 dengan pertimbangan bahwa, saat ini pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, pada 24 September 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (tautan: Perpres Nomor 86 Tahun 2018).

Tata Cara Penyelenggaraan Tanah Objek Reforma Agraria sesuai Perpres No. 86/2018

Dalam Perpres No. 86/2018 disebutkan bahwa, penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui tahapan: a. perencanaan Reforma Agraria; dan b. pelaksanaan Reforma Agraria.

Perencanaan Reforma Agraria itu meliputi: 

a. Perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan TORA

b. Perencanaan terhadap Penataan Akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA; 

c. Perencanaan kepastian hukum dan legalisasi atas TORA 

d. Perencanaan penanganan sengketa dan konflik agraria 

e. Perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria.

“Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud menjadi acuan dalam penyusunan: a. rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; dan b. rencana pembangunan daerah,” bunyi Pasal 4 ayat (2a,b) Perpres ini. (sumber: setkab.go.id)

Dibawah ini adalah Tata Cara Penyelenggaraan Tanah Objek Reforma Agraria sesuai Perpres No. 86/2018;

Penting Diketahui 7 Syarat Saat Mengurus Hak Guna Bangunan (HGB)

Penting Diketahui 7 Syarat Saat Mengurus Hak Guna Bangunan (HGB)

Datainformasi - Hak Guna Bangunan atau HGB sering kita dengar apalagi menyangkut dengan tanah, rumah atau bangunan lainnya seperti toko, apartemen. Menyangkut hal tersebut maka sangat penting diketahui adalah tentang status dan kelengkapan surat yang merupakan alas hak sebuah bangunan atau sepetak tanah. Lalu apa yang penting diketahui Saat Mengurus Hak Guna Bangunan (HGB) ?

Dibawah ini kami sajikan 7 Syarat yang perlu anda ketahui Saat Mengurus Hak Guna Bangunan (HGB)

Simak 7 Syarat dibawah yang penting diketahui Saat Mengurus Hak Guna Bangunan (HGB)

source by: https://www.dekoruma.com

Contoh Peraturan Wali Kota / Kabupaten tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Skala Kecil 2019

Contoh Peraturan Wali Kota / Kabupaten tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Skala Kecil 2019

Contoh Surat permohonan TORA dari Desa

Contoh Surat permohonan TORA dari Desa.

Data Informasi Nasional - Para Menteri yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 19 Februari 2018, telah merumuskan program untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Agenda ini menjadi salah satu rangkaian Rapat Kerja Nasional KLHK 2018 yang bertemakan “Pelaksanaan 2018 dan Perencanaan 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (HK): Sektor LH dan Kehutanan Menuju Pertumbuhan Pembangunan Berkualitas", yang berlangsung pada 19-20 Februari 2018.

Berikut ini adalah Contoh Surat permohonan TORA dari Desa.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

1. Sehubungan dengan berakhirnya HGU PT. ………………… pada tanggal ……….. Januari …….. yang terletak di Kecamatan ……………..,….. dan Kecamatan ………………., kami atas nama masyarakat Gampong ……………. khususnya Kecamatan ………………. meminta agar tanah tersebut yang terletak di Kecamatan ………………. dan telah ditelantarkan semenjak Tahun 19…. hingga saat ini dan telah dikuasai serta ditanami oleh masyarakat berupa tanaman sawit, durian, pinang, coklat, rambutan dan tanaman lainnya sejak tahun 1990.

2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sangat memohon kepada Bapak Bupati untuk memasukkan tanah Eks HGU PT. ………………….. tersebut dalam program TORA untuk disertifikatkan, mengingat tanah tersebut telah menjadi milik masyarakat.

3. Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas kebaikan dan perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tuha Peut                      Geuchik Gampong ……………

Gampong ………………..                                                               

………………..                                      ……………….

Mengetahui :

CAMAT ………………..,

………………………

Nip. ………………………..

Tembusan :
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………. dst,

Demikian Contoh Surat permohonan Tora dari Desa, semoga bermanfaat.

Contoh Surat 2019 - Permintaan Audit Teknis Pembangunan Bendung

Contoh Surat 2019 Permintaan Audit Teknis Pembangunan Bendung

2018, Dinas Pertanahan - Tata Cara Penyiapan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Tahun 2018

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Tahun 2018.

Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2017. Perencanaan Pengadaan Tanah 2018 - Pembangunan Jalan Dua Jalur Kabupaten Aceh Utara

Dasar Hukum dan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2018.

source

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG UNTUK Kontrak KJPP 2017

Dibawah ini adalah contoh Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk proses Kontrak KJPP dalam rangka ganti rugi tanah pada Tahun Anggaran 2017

 

 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Nomor : xxx/       /BA/PB/2017

Kegiatan    : Pengadaan Tanah


---- Pada hari ini .................  tanggal tiga belas  bulan Desember  Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di ................... berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ........................., Nomor : xxx/xx/2017 tanggal ..... Agustus 2017 yang beranggota masing-masing :

1.   ..........    : Ketua
2.   ..........    : Sekretaris
3.   ..........    : Anggota

---- Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembebasan Tanah Pertapakan SDN 12 Kecamatan ...................... sebagaimana daftar terlampir, yang dilaksanakan oleh :

Nama Perusahaan         : ........................... & Rekan
Alamat Perusahaan        : Jl. ........................................ No. ..............  di ................... 
 

Sebagai realisasi Kontrak Nomor : xxx/     /SPK/2017 tanggal  .................., 2017 dengan jumlah/jenis barang sesuai dengan terlampir.

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan dinyatakan :
a.    Bahwa pengadaan barang/jasa sebagai mana tercantum dalam daftar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa sesuai dengan Surat Pesanan Barang/jasa :
-    Nomor     : xxx/     /SPK/2017
-    Tanggal    :          ,              2017

 
b.    Selanjutnya barang tersebut dapat diserahkan oleh Penyedia kepada Penyimpan Barang SKPK dengan membuat Berita Acara Penerimaan Barang.

Demikian Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Dikeluarkan di     : ......................
Pada Tanggal     : seperti tersebut diatas

         PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

 

1. .................................

2. ................................

3. ................................

dst..

Tahapan Pengadaan tanah Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2012 dan Perpres 65

Perbedaan Tahapan Pengadaan tanah Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 65. Perbedaan tahapan pengadaan tanah menurut dua aturan.

TAHAPAN PENGADAAN TANAH

Tahapan Pengadaan tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

a.Perencanaan

b.Persiapan

c.Pelaksanaan

d.Penyerahan hasil

 

Menurut Perpres Nomor 65 Tahun 2006

a.Perencanaan

b.Penetapan Lokasi

c.Pelaksanaan 

 

PERENCANAAN

MENURUT PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006

 

a.Maksud dan Tujuan Pembangunan

b.Letak dan Lokasi Pembangunan

c.Luasan tanah yang diperlukan

d.Analisis kelayakan lingkungan, termasuk dampak pembangu-nan berikut upaya pencega-han dan pengendalian

 

MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 

a.Maksud dan tujuan  pembangunan

b.Kesesuaian dengan RT/RW

c.Letak tanah

d.Luas tanah yang dibutuhkan

e.Gambaran umum status tanah

f.Perkiraan waktu pelaksanaan

g.Perkiraan waktu pembangunan

h.Perkiraan nilai tanah

i.Rencana penganggaran

j.Disusun berdasarkan studi kelayakan

k.Ditetapkan oleh Instansi yang bersangkutan

l.Dokumen diserahkan kepada Pemerintah Provinsi