PNS Hati hati ! Ahok Tak Segan Copot PNS Tiap Hari

datainfornas, Jakarta - "Ahok" Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mencopot pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang ketahuan menerima pungutan liar atau malas bekerja.

Ahok menyampaikan saat melantik 151 pejabat eselon III dan IV, serta Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Nasional di Balai Kota, Jakarta, Jumat (29/4).

"Kalau bapak ibu sudah merasa enggak enak atau malas, duit sudah banyak, ya sudah. Banyak juga rekan-rekan bapak ibu yang mengundurkan diri, saya langsung tanda tangani," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan, hampir setiap hari dia menandatangani proses pemberhentian pegawai PNS. "Saya kalau ada orang yang mengundurkan diri, sangat cepat (saya) tanda tangani," ucap Ahok.

Karena itu, dia meminta kepada 151 pejabat yang baru dilantik hari ini, untuk melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan.

"Yang dari staf naik ke eselon IV, karena yang dari eselon I, II, III, dan IV wajib lapor LHKPN," ungkap pria berkacamata ini.[/jpnn]

Bidan Desa Suku Anak Dalam Akhirnya Terima Gaji

datainfornas, Jakarta-- Akhirnya kabar gembira itu datang, untuk lima bidan desa PTT (Pusat)‎ di Kabupaten Marangin, Provinsi Jambi. Setelah hampir setahun bekerja tanpa gaji karena SK PTT sembilan tahunnya tidak diperpanjang, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya mengangkat lima bidan desa Suku Anak Dalam tersebut.

SK pengangkatan bidan desa PTT yang diteken Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes itu ditetapkan pada 25 April. Dengan demikian, kelima bidan desa yang bekerja pada mu negeri itu bisa menikmati gaji bulannya Rp 1,45 juta.

"Alhamdulillah, teman kami di Suku Anak Dalam sudah mengantongi SK‎ bidan desa PTT lagi. Mereka juga mengantongi SK tanpa membayar juga. Kami beri apresiasi kepada pemerintah karena langsung bertindak terhadap kasus bidan desa di Merangin," ungkap Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka kepada JPNN, Jumat (29/4).

‎Seperti diketahui, sekitar 25 bidan desa PTT (Pusat) di Kabupaten Marangin, Provinsi Jambi dimintakan membayar Rp 25 juta per orang untuk memperpanjang kontrak SK Kadinkes Marangin.

"Dari 25 bidan itu, ada lima bidan desa yang dipecat ‎karena tidak mampu menyetor Rp 25 juta per orang. Mereka cuma punya Rp 5 juta, tapi ditolak. Bayangkan, bidan desa yang mengandi di Suku Anak Dalam malah diintimidasi seperti itu oleh oknum Dinkes," beber Eka Pangulimara Hutajulu, pengurus Konfederasi KASBI kepada JPNN, Sabtu (16/4).

Dia mengungkapkan, kelima bidan desa yang terdiskrimasi tersebut‎ melaporkan masalahnya ke KASBI dan kemudian ditindaklanjuti ke Menkopolhukam.

Didan desa Suku Anak Dalam ini, selain dipecat, mereka dikeluarkan SK Kadinkes sebagai sukarelawan alias tidak dibayar.

"Jadi lima bidan desa ini bekerja layaknya PNS dan dituntut tanggung jawab‎nya sebagai pegawai negeri juga. Tapi selama delapan bulan lebih mereka gigit jari karena tidak digaji," ucapnya.[jpnn]

Kenapa Moratorium PNS Dicabut?

datainfornas.blogspot.co.id, Jakarta-- Kabar kurang baik, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin yang meminta pemerintah untuk mencabut atau membuka moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Namun, pembukaan penerimaan PNS itu hanya terbatas pada penerimaan guru-guru mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

“Karena sekolah-sekolah kita kekurangan guru,” kata Mahyudin ketika menyampaikan ceramah di SMKN 1 Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (28/4).

Pernyataan itu menjawab keluhan kepala sekolah SMKN 1 yang mengalami kekurangan guru.

Sebelumnya Kepala SMKN 1 Mujiono mengeluh sekolahnya kekurangan guru. Saat ini guru di SMKN 1 hanya 63 orang. Dari jumlah itu, hanya 35 orang guru yang berstatus PNS, sedangkan sisanya adalah berstatus honorer.

Menurut Mahyudin, UUD memberi perhatian pada pendidikan sesuai dengan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap orang sesuai UUD harus mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu, guru berperan dalam pendidikan.

“Karena itu, moratorium PNS agar dibuka tapi dengan porsi terbatas khususnya untuk guru SD sampai SMA. Juga untuk mengangkat guru-guru hononer menjadi pegawai negeri," katanya.

Dalam pidatonya, Mahyudin juga menguraikan tentang tugas MPR dan sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Terkait Empat Pilar MPR RI, Mahyudin juga meminta kepada anggota MPR yang jumlahnya 629 orang untuk serius mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI.

“Sosialisasi Empat Pilar baru menjangkau 4 juta orang. Padahal jumah penduduk Indonesia 250 juta. Maka maklum kalau Zaskia Gotik tidak mengerti Pancasila," katanya.[jpnn]

Pendaftar Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas Capai 204.812 Orang

datainfornas - Jakarta-- Antusiasme para pelajar yang ingin mendaftar ke Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas (LPID) terlihat dari besarnya jumlah pendaftar di setiap harinya.

Hingga tanggal 26 April 2016 tercacat sebanyak 204.812 siswa siswi yang melakukan pendaftaran. Jumlah pendaftar yang mencapai angka ratusan ribu tersebut  didominasi oleh para pelamar yang memilih Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) sebanyak 116.339.

Dari tujuh LPID yang tengah membuka pendaftaran, tiga diantaranya sudah menutup registrasi pendaftaran. Ketiganya ialah Lembaga Sandi Negara (STSN), Kementerian Keuangan (PKN STAN), dan Kementerian Dalam Negeri (IPDN). Jumlah pendaftar dari ketiga instansi yang sudah menutup pendaftaran tersebut meningkat cukup signifikan jika dibandingkan pada awal pembukaan.

Berdasarkan data dari Panseldikdin jumlah pendaftar pada instansi Lembaga Sandi Negara (STSN) hingga 26 April sebanyak 3.952 orang, sedangkan untuk Kementerian Keuangan (PKN STAN) terdapat 116.339, dan untuk Kementerian Luar Negeri ( 32.391).
 

Sementara 4 Sekolah Ikatan Dinas yang masih membuka pendaftaran ialah Badan Metereologi , Krimatologi dan Geofisika (STMKG) yang membuka pendaftaran hingga 29 April mendatang, Badan Pusat Statistik (STIS) 30 April, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (AIM dan POLTEKIP)  4 Mei, dan Kementerian Perhubungan (STTD) 27 Mei 2016.

Penerimaan peserta sekolah ikatan dinas tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2016 pendaftaran dilakukan secara online melalui portal panseldikdin.menpan.go.id. Dengan adanya sistem pendaftaran terpadu ini, maka tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu.

Calon peserta hanya boleh mendaftar di salah satu dari 7 Kementerian/Lembaga Pendidikan Kedinasan. Apabila mendaftar di dua atau lebih Lembaga Pendidikan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.  Peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi.

Nantinya para peserta dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah dinyatakan lulus kemudian memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan. Kemudian peserta ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Setelah pendaftaran, para peserta harus menjalani beberapa tes sebelum nantinya akan diangkat sebagai PNS. Untuk tes tertulis dilakukan secara nasional menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang dapat menjamin transparansi, karena memang setiap peserta mendapat soal yang berbeda dengan yang lainnya.

Dengan demikian seleksi dengan sistem CAT ini akan mencegah terjadinya main mata, atau KKN dalam penerimaan mahasiswa ikatan dinas. CAT sendiri menghadirkan soal-soal berupa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). (byu/HUMAS MENPANRB)

PNS BEJAT! Garap Putri Sendiri di Gedung Dewan

ilustrasi

DATAINFORNAS, RANGKASBITUNG - Supandi (58), adalah pegawai negeri sipil (PNS) di ligkungan DPRD Lebak ini. Ia tega menggauli paksa putri kandungnya sendiri, PN (13), yang masih duduk di bangku kelas satu SMP. Parahnya lagi, aksi bejat itu dilakukannya di gedung wakil rakyat.

Kejadian ini dilaporkan oleh istri Supandi yang bernama Suamah ke Polres Lebak, Banten, Rabu (27/4). Suamah melapor setelah mendapat pengakuan dari korban.

Menurut Suamah (istri tersangka), pencabulan terjadi pada akhir Januari lalu. Ketika itu Supandi mengajak PN ke gedung DPRD. Sesampainya di sana, pria yang sehari-hari bertugas sebagai sopir itu mengajak korban naik ke lantai dua. Di sana lah dia memaksa darah dagingnya itu untuk melayani nafsu bejat.

Suamah menuturkan bahwa PN terpaksa meladeni keinginan pelaku karena merasa takut. Pasalnya, Supandi mengancam akan membunuh putri kandungnya itu.

"Maneh jeng batur geh daek, piraku jeng aing teu daek, dipaehan maneh ku aing, (kamu sama orang lain mau, masa sama saya enggak, saya bunuh kamu)," tutur Suamah menirukan ancaman suami bejatnya ketika berbincang dengan wartawan di Mapolres Lebak, Rabu (27/4).

Usai melampiaskan nafsu bejatnya, Supendi bersama korban lalu pulang ke kediamannya Kampung Cijoro Bendungan, Kecamatan Rangkasbitung. Karena terus dihantui rasa ketakukan, akhirnya korban mengadukan kejadian yang dialaminya kepada Suamah.

Mendapat pengakuan itu Suamah lalu mengadukan persoalan ini kepada Wakil Ketua DPRD Lebak, Yogi Rahmat.  ”Sebelum saya membawa kasus ini ke polisi, saya terlebih dahulu mengadu ke kepada Pak Yogi,” pungkas Suamah.

Sekretaris DPRD Lebak Fin Rian yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Fin membantah, pihaknya kecolongan adanya kasus perkosaan yang dilakukan di dalam gedung dewan.

Menurut dia, karena sehari-hari bekerja di gedung DPRD, maka tidak ada yang curiga ketika pelaku datang bersama putrinya. ”Sekarang siapa yang curiga jika dia akan berbuat macam macam karena yang dibawanya adalah anak kandungnya sendiri. Kecuali, dia membawa jablay dari stasiun kesini,baru ditanyai kepentingannya apa dia membawa perempuan dari luar ke gedung DPRD,” kilah Fin.

Sementara Kasat Reskrim Polres Lebak, AKP Zamrul Aini yang dikonfirmasi, membenarkan pihaknya sudah mendapat laporan dari korban dan ibunya yang mengadukan kasus perkosaan di dalam gedung DPRD Lebak. Dia pun pastikan bahwa kasus ini akan menjadi perhatian serius.

”Saat ini kita baru meminta keterangan saksi saksi,sambil menunggu hasil visum,setelah itu baru kita akan panggil tersangka,” kata Kasat Reskrim. 

sumber: newsacehtoday.blogspot.com

Info PNS: Menpan RB Minta Surati Ahok Koreksi Tunjangan Kinerja Daerah PNS

Datainfornas, Jakarta -- Menpan -RB Yuddy Chrisnandi telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, agar melakukan koreksi atas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang cukup besar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya.

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi bisa memahami besaran TKD yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai serta mencegah prilaku koruptif. Namun Yuddy mengingatkan, Ahok agar nomenklatur komponen penghasilan PNS Pemprov DKI Jakarta perlu disesuaikan dengan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jangan sampai menimbulkan persepsi ketidakadilan akibat kesenjangan penghasilan dengan PNS di daerah lain dan PNS kementerian/lembaga yang berada di wilayah DKI Jakarta yang potensial menimbulkan dampak sosial. Karena itu, besaran pemberian TKD perlu dipertimbangkan kembali,” kata Yuddy di Jakarta, Rabu (25/02).

Sebagai bahan pertimbangan, Menteri PAN-RB juga menyampaikan daftar besaran tunjangan kinerja pada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyebutkan, pemberian Tunjangan Kinerja (TK) di Kementerian Keuangan menggunakan 27 grade, dengan TK terbesar Rp 46.960.000 dan terendah Rp 2.575.000. Sedangkan di BPK yang menerapkan 17 grade, TK terbesar Rp 41.550.000 dan TK terendah Rp 1.540.000.

Adapun pejabat tertinggi DKI Jakarta, yakni Sekretaris Daerah bisa mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan hingga Rp 96 juta per bulan. Sementara pegawai paling rendah (jabatan pelayanan), yang gaji pokoknya sekitar dua jutaan rupiah, take home pay bisa mencapai  Rp 9.592.000.

Yuddy juga mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, bahwa hingga saat ini di lingkungan Pemprov DKI Jakarta belum dilakukan validasi terhadap kelas jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, dan Peraturan Menteri PAN-RB No. 39/2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Menteri PAN-RB meminta Ahok agar secepatnya melakukan validasi terhadap kelas jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Yuddy mengungkapkan, dalam pasal 79 UU No. 5/2014 tentang ASN disebutkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak serta menjamin kesejahteraan PNS sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sedangkan pasal 80 menyebutkan, selain gaji, PNS juga menerima tunjangan yang terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, serta fasilitas lainnya.

Sebagaimana diketahui, guna memacu kinerja aparaturnya, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan pemberian gaji PNS-nya dengan komponen gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja daerah (TKD) statis, tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis, dan tunjangan transportasi (untuk pejabat struktural).

Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis diambilkan dari honorarium yang selama ini diterima oleh PNS, yang kini dihapuskan. “Dengan formula yang jelas, dan hitungan-hitungan berdasarkan poin, maka kini semuanya menjadi transparan. Sehingga siapapun yang berkinerja sesuai aturan itu bisa mendapatkan tunjangan yang besar, sementara sebelumnya pendapatan ini hanya diterima oleh pegawai tertentu,” paparnya.

[pendaftarancpns]

Tunjangan Profesi Guru Belum Dicairkan, SK Sudah Terbit

DATAINFORNAS, JAKARTA - Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata, tidak benar bahwa Kemendikbud molor atau terlambat menerbitkan SK pencairan TPG triwulan pertama. Namun Kemendikbud menampik dengan alasan sudah banyak SK yang telah mereka terbitkan.

 "Di data kami, sudah ada 1,3 juta SK pencairan TPG yang telah diterbitkan," katanya di Jakarta kemarin.

Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan detail jumlah SK pencairan TPG yang telah dikeluarkan Kemendikbud mencapai 1.317.022 surat. Jumlah itu setara dengan 85,4 persen sasaran penerima SK pencairan TPG.

Pranata mengatakan pihak-pihak yang menyebut pencairan TPG molor karena SK-nya belum diterbitkan Kemendikbud adalah politisasi isu pendidikan.

Pranata mengakui memang masih ada SK pencairan TPG yang belum bisa diterbitkan. Yakni mencapai 283 ribu surat atau setara dengan 14,6 persen sasaran penerima TPG.

Namun dia memastikan statusnya saat ini adalah masih tahap verifikasi. Jadi belum dipastikan tidak mendapatkan TPG triwulan pertama 2016.

Proses verifikasi itu disebabkan banyak faktor. Seperti ada guru yang belum memperbaharui data pokok pendidikan (dapodik). Lalu ada juga yang dipicu beban jam mengajar masih tidak jelas, mutasi tempat mengajar, hingga data pribadi seperti tanggal kelahiran tidak jelas.

"Kami tidak mau asal menerbitkan SK pencairan TPG kepada sembarang guru," tegasnya. Sebab Kemendikbud sudah memiliki patokan sasaran pencairan TPG.

Seperti guru harus sudah sertifikasi profesi dan mengajar minimal 24 tatap muka per pekan. Jika sembarangan menerbitkan SK, Pranata mengatakan bisa kena delik pidana memperkaya orang lain.

Dia menjelaskan kalaupun SK sudah terbit tetapi uang TPG belum cair, masalah bukan di Kemendikbud. Sebab uang TPG untuk guru PNS daerah ada di rekening pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi.

Pranata berharap bagi guru yang SK pencairan TPG-nya sudah terbit tapi uangnya belum cair, segera klarifikasi ke dinas pendidikan setempat.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyayangkan jika masih ada keterlambatan pencairan TPG. Dia berharap Kemendikbud tidak sebatas sampai menerbitkan SK pencairan TPG saja.

Tetapi juga memantau bahkan mendesak supaya pemda segera mencairkan TPG bagi guru yang sudah mendapatkan SK. 

(jpnn)

Info: PLN Rekrut Sebanyak 5.558 Pegawai Baru 2016

DATAINFORNAS, JAKARTA - Sebanyak 50 ribu lebih lulusan terbaik di Indonesia mendaftar untuk bergabung menjadi karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak awal 2016. Manajer Senior Public Relations PLN Agung Murdifi mengatakan ada sekitar 1.300, yang dinyatakan telah berhasil lulus.

"Mereka saat ini tengah mengikuti program diklat prajabatan yang khusus diperuntukkan bagi calon pegawai PLN," ujar Agung di Jakarta, Rabu (27/4).

Agung menambahkan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar yang bergerak di bidang kelistrikkan, kesempatan berkarier di PLN sangatlah luas. Mulai bisnis dari hulu sampai hilir, pembangkitan, transmisi hingga distribusi listrik ke pelanggan serta jasa-jasa pendukungnya.

“Tahun ini kami merekrut sekitar 5.558 pegawai baru untuk bergabung bersama menerangi nusantara. Kami membutuhkan banyak bibit unggul lulusan mulai dari SMA/SMK, D3, S1 hingga S2 untuk bersama-sama PLN membangun Indonesia lebih baik,” tutur Agung.

Seluruh pelamar akan mengikuti serangkaian tahapan tes mulai dari seleksi administrasi, tes akademis dan bahasa inggris, tes IQ, psikotest, tes kesehatan, serta wawancara.

Terkait pembukaan lowongan pekerjaan, PLN mengimbau agar pelamar berhati-hati terhadap penipuan informasi rekrutmen. PLN tidak memungut biaya apa pun selama pelamar mengikuti seleksi yang diselenggarakan PLN.

Segala informasi rekrutmen PT PLN (Persero) dapat dilihat pada situs resmi pln.co.id (www.pln.co.id/blog/category/rekrutmen/). 

(jpnn)

Kuota Rekrutmen CPNS tahun ini

datainfornas, Jakarta - Siapa tahu anda menarik dengan kabar ini, bagi masyarakat yang ingin mencoba peruntungan menjadi CPNS. Sebab, Pemerintah merencanakan akan merekrut 72 ribu pegawai baru tahun ini.

"‎Kuota yang kami usulkan tidak sampai 100 ribu orang karena masih dalam kerangka moratorium. Selain itu rekrutmen CPNS tahun ini lebih diarahkan untuk mendukung program Nawacita," ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Selasa (26/4).

‎Dia menyebutkan, ada empat kelompok SDM yang akan direkrut tahun ini. Di antaranya ialah untuk program wajib yang meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu juga program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi dan pembangunan ketahanan pangan. Kelompok ketiga ialah tenaga penegak hukum. Kelompok terakhir adalah SDM untuk program dukungan reformasi birokrasi.

Setiawan mengungkapkan, ada 108 jabatan yang diprioritaskan dalam rekrutmen CPNS 2016. Yaitu pembangunan ketahanan pangan meliputi 20 jabatan, program penegak hukum (36), dan pembangunan dukungan reformasi birokrasi (52)

"Di luar 108 jabatan yang mendukung program Nawacita akan kami tolak," tegasnya. ‎

(esy/jpnn)

Koreksi Kembali Usulan Rekrutmen CPNS 2016

datainfornas, JAKARTA - Kemepan -RB meminta kepada pimpinan instansi pemerintah untuk mengoreksi  usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016. Tujuannya agar rekrutmen PNS bisa memperkuat program Nawacita yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.

Adapun menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmadja, rekrutmen PNS tahun ini ditujukan untuk mendukung program prioritas.  "Rekruitmen CPNS tahun ini diarahkan untuk mendukung program Nawacita," ujarnya dalam rapat dengan 18 sekretaris jenderal (sekjen)  dan sekretaris utama (sestama) kementerian/lembaga negara di Jakarta, Selasa (26/04).

Ia merinci, ada empat kelompok SDM yang akan direkrut tahun ini. Pertama adalah pengadaan PNS untuk program wajib yang meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan kemiskinan.

Kedua, program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi dan pembangunan ketahanan pangan.  Ketiga adalah pengadaan tenaga penegak hukum. “Yang terakhir pengadaan PNS untuk program dukungan reformasi birokrasi,” sebutnya.

Lebih lanjut Setiawan menjelaskan, ada 20 jabatan untuk program prioritas di bidang pembangunan ketahanan pangan. Sedangkan untuk program penegak hukum terdapat 36 jabatan. Adapun untuk program pembangunan dukungan reformasi birokrasi ada 52 jabatan.

Iwan -sapaannya- menambahkan, penerimaan CPNS juga dilakukan melalui formasi khusus dan jalur sekolah kedinasan. Peluang untuk menjadi CPNS juga terbuka bagi putra/putri terbaik, penyandang disabilitas atau pun atlet yang memiliki prestasi olah raga internasional.

Untuk rekrutmen di sekolah kedinasan, masa pendaftarannya sudah dibuka sejak Maret lalu di 7 sekolah ikatan dinas. Yakni Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Akademi Imigrasi (AIM), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN),  Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG).

Rekrutmen khusus CPNS untuk pemerintah daerah dilakukan melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Karenanya pengadaan para abdi negara untu tahun ini pun betul-betul terbatas pada program prioritas.

“Maka dari itu konsep SDM mulai sekarang harus sudah diperketat supaya arahnya betul. Bukan berarti kita mengunci formasi jabatan prioritas, tapi ini adalah yang kita lakukan dalam dua tahun ini,” tegas birokrat yang lebih akrab disapa dengan panggilan Iwan itu.

(adv/ara/jpnn)

Gaji Guru flus tunjangan mencapai 18 juta sia sia

datainfornas, JAKARTA -- Guru-guru di Indonesia mayoritas (maaf) berkualitas rendah. Sedangkan yang berkualitas menengah sampai tinggi hanya sekitar 10 persen. Kritikan pedas ini dilontarkan pengamat pendidikan Indra Charismiadji terhadap kualitas guru di Indonesia. .

"Bagaimana pendidikan di Indonesia bisa bagus kalau tenaga pendidiknya kompetensinya rendah. Lembaga-lembaga internasional menempatkan kualitas pendidikan Indonesia rata-rata rangking dua dari bawah," ujar Indra dalam sebuah seminar nasional pendidikan, Selasa (26/4).

Anehnya, kata In‎dra, seluruh guru ramai-ramai meminta kenaikan gaji serta tunjangan dengan alasan memuliakan tenaga pendidik. Sejumlah daerah, malah memberikan tunjangan yang fantastis. Di DKI Jakarta, misalnya, gaji dan tunjangan guru mencapai Rp 18 juta.

"Guru di DKI dibayarkan Rp 18 juta, angka yang cukup tinggi. Yang jadi pertanyaan, layakkah mereka mendapatkan gaji setinggi itu? Sementara dari data banyak guru DKI yang tidak tahu soal komputer," sergahnya.

Lanjut Indra, bila gurunya gagap teknologi alias gaptek, bagai‎mana bisa mengajarkan siswa generasi abad 21. Itu artinya, pemerintah sia-sia mengeluarkan dana ratusan juta untuk bayar gaji dan tunjangan guru.

"Saya selaku pembayar pajak, jelas tidak rela karena dana yang kita bayarkan diplotkan ‎kepada guru-guru tidak berkualitas. Kalau guru-guru kita berkompetensi tinggi, saya yang akan mencarikan sekolah internasional bagi mereka dan dibayar tinggi," tandasnya.

(esy/jpnn)

Usulan kebutuhan CPNS Tahun 2016 Sebanyak 11 Ribu CPNS

 

datainfornas, Jakarta-- Dengan adanya pembenahan dan pembangunan sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas), pastinya akan diikuti dengan bertambahnya petugas penjara alias sipir..

Menkum HAM Yasonna Laoly sudah menyodorkan usulan kebutuhan CPNS yang akan direkrut tahun ini ke Kemenpan-RB.

Sesuai perkiraan, kebutuhan CPNS yakni  11 ribu PNS baru. Mereka bakal diprioritaskan sebagai petugas di lapas maupun rutan.

Yasonna mengaku sudah bicara dengan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi dan usulan kuota sebanyak itu sudah disetujui.

"Dari jumlah itu, sebagian besar kami tempatkan ke Ditjen Pemasyarakatan, sebagian lagi ke Ditjen Imigrasi," kata Yasonna di Jakarta.

Kebutuhan SDM juga akan dipenuhi melalui penerimaan taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau biasa disingkat Akip.

Jika sebelumnya tiap tahun Akip hanya menerima 65 mahasiswa, mulai tahun ini penerimaan ditingkatkan dua kali lipat menjadi 130 taruna.

"Tapi, itu jangka panjang. Sebab, mereka kan lulusnya empat tahun lagi," kata Yasonna.

Diharapkan, peningkatan jumlah taruna Akip yang dimulai tahun ini secara bertahap bisa menyelesaikan persoalan kapasitas SDM di lapas maupun rutan seluruh Indonesia. 

(jpnn)

Hati Hati ! Status Anda Akan Dicabut Jika......

pic. pengambilan sumpah PNS

datainfornas, Ternate-- Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pelayan masyarakat sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik. PNS agar tidak terlibat narkoba, demikian disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara M Natsir Thaib.

PNS di lingkup Pemprov Malut agar menaruh perhatian serius terhadap Narkoba. ”Terutama yang baru diambil sumpah sebagai PNS. Jika diketahui, status Anda akan dicabut," tegas Wagub Malut pada acara pengambilan sumpah pegawai penerima SK 100 persen, di aula Kantor Gubernur Malut, Senin (25/4).

Menurut Natsir, jangan ada PNS yang coba-coba terlibat dalam masalah ini (Narkoba). Jika terbukti, maka selain sanksi pidana, yang bersangkutan juga akan diberhentikan secara tidak terhormat alias dipecat.

Sebelumnya, dia juga mengingatkan PNS tentang masalah disiplin, kejujuran, keikhlasan dan bertanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan.

“Pengambilan sumpah dan janji ini merupakan satu ikrar kepada masyarakat bangsa dan negara, terutama kepada Allah SWT. Karena itu, bekerjalah secara jujur, adil dan bertanggungjawab,” katanya.

Dalam acara ini, salah seorang pegawai atas nama Muhammad Iksan yang terlibat narkoba tidak lagi mendapatkan SK 100 persen. Pasalnya, pria yang bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Malut itu telah dinyatakan positif menggunakan Narkoba.

Irwanto mengatakan total pegawai penerima SK 100 persen sebanyak 142 orang. Dari jumlah tersebut, dua PNS tidak lagi mendapat SK. Ini lantaran satu orang meninggal dunia dan satunya terindikasi menggunakan  Narkoba. Karena itu total yang mengikuti sumpah, hanya 140 orang dari hasil tes 2014 lalu.

“Yang terlibat Narkoba, kemungkinan akan dipecat, karena telah dinyatakan positif. Tapi itu masih dalam proses, sanksi awalnya SK 100 persen tidak diberikan," ungkapnya, seperti dilansir Malut Post 

(jpnn)

Isi Juknis Sertifikasi Guru Honorer K2 Bertentangan Dengan UU dan PP 74/2008

Isi Juknis Sertifikasi Guru Honorer K2 Bertentangan Dengan UU dan PP 74/2008

datainfornas, Jakarta-- Pihak pihak yang merasa dirugikan menilai bahwa Petunjuk teknis (juknis) sertifikasi guru ‎yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dinilai bertentangan dengan UU Guru dan Dosen.

Pasalnya, dalam juknis disebutkan yang bisa mengikuti program sertifikasi adalah guru PNS dan non PNS. Untuk guru non PNS dari swasta harus diangkat oleh yayasan dan mendapatkan gaji tetap. Sedangkan guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri, harus diangkat oleh pejabat berwenang dan gajinya di-APBD-kan.

Ketentuan ini tentu saja membuat ratusan ribu guru honorer kategori dua (K2) gigit jari. “Kami menil‎ai juknis ini sangat bertentangan dengan UU dan PP 74/2008 tentang Guru dan Dosen.  Dalam PP itu tidak dicantumkan harus guru yayasan atau guru yang dibayar dengan dana APBD, berhak ikut sertifikasi,” kata Plt Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi kepada JPNN, Minggu (24/4/2016).

Seharusnya kata Unifah, guru honorer yang mengabdi dua tahun bisa mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. ‎Bukan seperti kejadian sekarang, bertahun-tahun hidup dengan gaji minim.

“PGRI mendorong kepala daerah mengangkat guru honorer K2 yang mengabdi di daerah masing-masing dan digaji dengan dana APBD agar mereka bisa ikut sertifikasi. Paling tidak ini menjadi pertolongan pertama bagi honorer K2 yang saat ini statusnya belum jelas,” tutur Unifah.

PB PGRI juga menyarankan Kemdikbud me‎revisi PP 74/2008 untuk mengakomodir guru honorer K2.

(esy/jpnn)

Penerimaan PNS 2016 Tak Lama Lagi

 Penerimaan PNS 2016 Tak Lama Lagi

Sistem tes seleksi CPNS berbasis online merupakan terobosan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), (20/8/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

datainfornas, Jakarta -- Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2016, tidak berlaku untuk beberapa posisi tertentu. Demikian menurut informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan, beberapa posisi yang masih dibuka kesempatan untuk melakukan perekrutan CPNS adalah tenaga pendidik dan tenaga medis. "Jadi untuk guru, tenaga kesehatan dan jabatan fungsi tertentu yang benar-benar dibutuhkan‎ masih dibuka," kata Herman saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (18/4/2016).

Herman menambahkan proses rekrutmen CPNS untuk tenaga-tenaga tersebut tetap dilakukan sesuai mekanisme seperti biasa. Salah satunya adalah jadwal seleksi dan tes akan diumumkan ke publik. Hanya saja, dikatakan Herman, dirinya belum bisa memastikan kapan pengumuman seleksi CPNS untuk tenaga pendidik dan kesehatan itu dilakukan.

"Saat ini instansi‎ sudah mengajukan jumlah dan formasi ke Kementerian PANRB. nanti Pak Menteri yang menetapkan jadwal. Tunggu saja sebentar lagi," papar dia.

Sebelumnya pada 25 Ferbuari 2016, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa pemerintah masih melanjutkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil pada tahun ini. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengejar target ideal PNS sebanyak 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Untuk merampingkan PNS, Kementerian PANRB akan melakukan pendekatan moratorium dan negatif to zero growth. Namun, penerimaan PNS tetap dibuka untuk sektor-sektor tertentu. ‎"Moratorium kecuali pendidik, tenaga kesehatan, penegak hukum, penyuluh ekonomi ada pertanian, peternakan, perikanan," ujarnya.

Yuddy mengatakan, perampingan jumlah PNS juga dilakukan sedari sekolah kedinasan. Misalnya, jika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang biasanya merekrut sebanyak 1.000 orang, sekarang menjadi 900 orang.

"‎Tetap penerimaan PNS tapi dilakukan dengan pendekatan moratorium dan negatif to zero growth. Seperti di sekolah kedinasan, seperti IPDN buka hanya jumlah tidak seperti dulu. Hanya kami batasi tidak sampai 1.000 orang hanya 900 orang. STAN itu juga kita batasi tapi kan total kedinasan tidak sampai 10. 000. Itu masih ada untuk memenuhi kebutuhan teknis pemerintah," jelasnya.

Meski terjadi perampingan, pemerintah menegaskan akan memperbaiki kinerja PNS. "Yang sesuai UU itu yang berintegritas, berdisiplin, berpendidikan, profesional, kompeten, inovatif. Bisa mengakses komputer, cakap berbahasa dan komunikasi, disiplin tinggi, harus dibenahi dan dirasionalisasi," jelas dia. 

(liputan6.com)

Guru PNS dan Non PNS Akan Menerima Tunjangan dan Insentif

datainfornas, Jakarta- Menurut informasi yang dihimpun bahwa tunjangan untuk guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah di transfer oleh Pusat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan diteruskan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya, dari Pemda diteruskan kepada guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, jika ada yang belum menerima, agar melakukan kroscek di masing-masing pemda.

”Jika masih ada guru PNS belum menerima tunjangan maka guru harus menanyakan ke Pemda mengapa belum cair,” ujar Anies Baswedan usai mengikuti acara Car Free Day (CFD) di Jakarta, Minggu (24/4).

Anies menambahkan kendala kemacetan pencairan tunjangan bukan dari kementrian. Karenanya jika ada yang belum menerima pihaknya akan turun ke lapangan.

”Ini tidak boleh dibiarkan. Tunjangan adalah hak guru. Kami akan cek daerah-daerah yang tunjangan bagi gurunya belum turun,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Sumarna Surapranata menambahkan, paling lambat rapelan uang insentif bagi guru non PNS akan cair di akhir bulan April ini.

Prosesnya, menurut pria yang akrab dipanggil Pranata ini dana secara langsung ditransfer dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ke rekening guru yang bersangkutan.

”Untuk tahun ini pemerintah alokasikan insentif bagi guru non PNS sebesar Rp 396 Milliar,” ujar Pranata.

Namun demikian, dikatakan Pranata, tahun 2017 nilai anggaran tersebut dapat bertambah. Mengingat jumlah guru non PNS cukup banyak.

Menurut Pranata, kriteria guru non PNS yang berhak menerima insentif adalah mereka yang belum menerima tunjangan profesi guru (TPG), memiliki masa kerja yang cukup lama, jumlah jam mengajar memenuhi persyaratan dan lainnya.

Khusus mengenai masa kerja, lanjut Pranata tergantung dari pemerintah daerah sebagai instansi yang mengajukan nama guru.

Untuk tunjangan profesi untuk guru non PNS, masih ujar Pranata sudah cair sejak Maret 2015 silam. Sementara, untuk guru PNS  pencairannya di Pemda, dan bergantung kepada Pemdanya.

”Kalau dari kementerian keuangan anggarannya sudah dicairkan sejak Maret lalu, untuk penyalurannya tergantung Pemda. Menurut peraturannya dana ini disalurkan pada minggu pertama dan kedua,” jelasnya. 

sumber: newsacehtoday

57.000 PNS makan Gaji Buta

datainfornas, Jakarta - Setelah melakukan verifikasi ulang (PUPNS) terhadap data Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah menyisir hasil pendataan ulang tersebut yang sudah ditutup 31 Januari 2016. Berdasarkan hasil penyaringan dan verifikasi tahap awal, ada 93.000 PNS yang tidak jelas statusnya. Setelah disaring lagi ada sekitar 57.000 orang yang belum jelas alias fiktif. Hingga Desember 2015, Indonesia memiliki 4,5 juta PNS.

"Sedang kita investigasi, orang ini exist atau tidak, pensiun, sudah lama sakit tidak masuk (kerja), atau sudah meninggal. Mereka tidak mendaftar ulang. Kalau tidak ada, akan kita hilangkan, tapi harus hati-hati,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Bandung, Rabu (20/4).

Bima menyatakan pihaknya sudah mengusulkan pemblokiran rekening nama-nama PNS yang tidak lolos verifikasi. Pemblokiran itu untuk mencegah masuknya gaji serta tunjangan pada rekening PNS yang tidak jelas keberadaannya.

“Setelah kita sisir, ada yang pensiun dini atas permintaan sendiri, sehingga tidak tercatat di BKN. Berbeda kalau pensiun normal pasti ada surat keputusannya dari kita. Ada juga yang sakit lama dan tidak masuk lagi, tentu harus ada tindakan disiplin. Jangan dibiarkan datanya. Apabila PNS yang bersangkutan sudah meninggal, maka hak pensiun harus bisa disalurkan ke keluarganya," katanya.

Data PNS, yang dinilai fiktif itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bima mengungkapkan, hal serupa terjadi pada kantor kementerian dan lembaga. “Di perguruan tinggi saja, dari sekitar 120.000 (PNS, Red), yang tidak jelas itu ada sekitar 5.000 orang. Itu di perguruan tinggi yang jelas-jelas orang pandai semua. Jadi kita harus lihat ke mana lima ribu orang itu, apakah pensiun dini atau ke mana,” tutur Bima.

Pemerintah, sambung Bima, berupaya secepatnya membereskan registrasi ulang PNS ini. “Yang pasti sudah kita tandai tidak aktif. Tetapi buat menghilangkan dari data base harus hati-hati. Kasihan kalau kemudian dihentikan gajinya, tetapi orangnya masih ada,” imbuh Bima.

Pendataan PNS tersebut juga penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Apalagi pada  2016, sebanyak 120.000 PNS memasuki masa pensiun. “Tetapi kita akan ada yang masuk lagi dari sekolah kedinasan. Angka (jumlah PNS) itu terus bergerak. Kalau ada kebutuhan mendesak, seperti guru yang pensiun, tentu harus diganti. Kita lakukan recruitment,” tutur Bima lagi.

Terkait data PNS fiktif tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Sumarwan mengungkapkan pihaknya masih menelusuri 120 nama PNS yang tidak jelas data dan keberadaannya.

“Kita ada 13.337 PNS secara total, yang tidak beres itu sekitar 120 orang. Mungkin saja meninggal atau sudah pensiun. Kita tengah melakukan pengecekan kembali. Tetapi penggajian dengan sistem rekeningnya sudah diberhentikan,” katanya.

Berdasarkan rekapitulasi data unit Pengolahan Data BKN, jumlah PNS yang sudah melakukan registrasi secara elektronik hingga tanggal 1 Februari 2016 mencapai 4.460.126 orang. Jumlah ini setara dengan 97,9 persen dari jumlah total PNS yang datanya mencapai 4.553.847 orang.

[beritahangat5]

PNS Bodong Golongan II Terdeteksi Ribuan Orang

datainfornas, Jakarta - Bersadarkan informasi yang dihimpun, terdapat ribuan PNS golongan II diduga berstatus misterius alias fiktif. Berdasarkan data e-PUPNS 31 Januari 2016 yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), PNS misterius terbanyak di golongan III dan II.

Kalau diakumulasi, PNS misterius paling banyak di golongan II dan III. Mereka ini jumlahnya ribuan per golongan kepangkatan,  ungkap Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Minggu (24/4).

Dia menyebutkan, PNS golongan IIa yang status keberadaannya tidak jelas sebanyak 7.300 orang. Sementara itu, golongan IIIa berjumlah 7 ribuan, IIIb 8 ribuan. Selanjutnya golongan IVa sebanyak 8.614, dan golongan IVe 174 orang.

Itu saya ambil sampel hanya beberapa golongan kepangkatan saja. Kalau diakumulasi golongan IIa sampai IId, IIIa-IIId, IVa sampai IVe jumlahnya 57 ribuan,  ucapnya.

Sedangkan untuk masa kerja PNS di bawah 10 tahun hampir 7 ribuan, 10 tahun masa kerja berjumlah 16.066, dan periode 10 sampai 20 tahun sebanyak 22.194. Sementara itu, untuk PNS masa pengabdian 20-30 tahun sebanyak 14.432 orang, dan lebih 30 tahun sebanyak 3.529 orang

Dari data ini kelihatan, yang paling banyak di masa kerja 10-20 tahun. Bila keberadaan PNS tidak jelas dan tetap menerima gaji, bisa dihitung berapa kerugian negara, ujarnya.

Bima juga mengaku kaget melihat PNS golongan IVe banyak yang fiktif. Padahal IVe merupakan golongan kepangkatan tertinggi. "Saya tidak mengerti, kok bisa ratusan PNS golongan IVe statusnya misterius," sergahnya.

Meski begitu, Bima menduga banyaknya data misterius karena sistem pendataan pegawai dulu tidak secermat sekarang. Dengan mengisi sendiri datanya, penyimpangan data bisa diminimalisir. 

(esy/jpnn)

Guru Honorer Ditampar Kepsek

datainfornas, Jakarta --  Ulah Kepala Sekolah SMA 5 Garut Kecamatan Pamengpek  yang melakukan tindak kekerasan  terhadap guru honorer mendapat perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Menurut dia, setiap tindakan kriminalisasi harus diproses secara hukum tanpa melihat siapa pelaku dan korbannya.

 

Rahmat (kedua kanan), salah satu guru honorer SMA 5 Garut

"Saya bicara secara umum saja, namanya tindak kekerasan, ya harus diproses secara hukum",  ujar Menteri Anies kepada JPNN, Minggu (24/4).

Namun, Anies ikut menyesalkan bila tenaga pendidik yang notabene contoh teladan bagi siswa menjadi pelaku tindak kekerasan. ‎Mestinya, tenaga pendidik menjunjung tinggi kode etik guru.

" Untuk kasus seperti ini selayaknya memang diselesaikan lewat jalur hukum. Apapun itu, setiap tindak kekerasan tidak boleh dilakukan ",  ucapnya.


Tindakan tidak terpuji dilakukan kepala sekolah SMA 5 Garut Kecamatan Pamengpek. Kejadiannya pada Selasa (19/4), ketika Rahmat, salah satu guru honorer‎ menunggu Kepseknya untuk minta tanda tangan.  Begitu kepseknya datang pukul 11.30, Rahmat dengan bergurau mengatakan, "wah ditunggu dari tadi, bapaknya baru nongol dari siang," Mendengar candaan itu, sang kepsek naik pitam dan langsung menampar wajah Rahmat.

Kaget dengan perlakuan kepseknya, spontan Rahmat minta maaf. Namun bukan maaf yang diberi, tapi tamparan kedua didaratkan ke wajah Rahmat.


sumber: newsacehtoday.blogspot.com

e-PUPNS Mencatat 331 PNS di Klaten Misterius

datainfornas, Klaten-- Menurut hasil Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sistem online atau e-PUPNS, berhasil mengungkap adanya puluhan ribu PNS misterius yang diduga fiktif. Temuan itu tidak hanya di pemerintah pusat, tapi juga di daerah.

Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan e-PUPNS diketahui adanya 331 PNS yang misterius.  “Kami sudah melakukan validasi dan kroscek ke pusat,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten Edy Hartanta seperti diberitakan Radar Solo (Jawa Pos Group).

Menurutnya, ratusan PNS itu misterius karena tidak melakukan registrasi e-PUPNS 2015. Imbasnya, identitas mereka yang sudah tersimpan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menjadi tidak tercatat di pemerintah daerah. Itulah yang membuat BKD Provinsi Jawa Tengah memanggil BKD Klaten untuk sinkronisasi data dengan pusat.

Kasubid Administrasi Umum, Dokumentasi dan Pengolahan Data BKD Klaten Tri Wiyanta menambahkan, ada beberapa penyebab para PNS tidak melakukan registrasi e-PUPNS. Antara lain karena belum menerima surat keputusan (SK) sebagai CPNS, mengundurkan diri dari PNS, meninggal dunia, pensiun, diberhentikan dengan hormat, dipecat, atau pun tidak terdaftar di instansi pelapor.

Yang belum menerima SK ternyata umurnya sudah tidak memenuhi syarat untuk pengangkatan. Lalu ada yang sudah terima SK tapi mengundurukan diri karena mendapat pekerjaan lain di instansi swasta dan lainnya,  beber Tri.

Apakah mereka tetap menerima gaji layaknya PNS aktif? Tri menegaskan, nama PNS misterius tidak ada dalam pendataan BKD Klaten sehingga tidak menerima gaji. Teknis penggajian dilakukan setelah BKD melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Dengan koordinasi itu, imbuh dia, ketika diketahui ada PNS yang sudah meninggal, pensiun atau berganti status karena sebab lainnya bisa langsung dicoret. Dengan demikian tidak mengeluarkan dana untuk gaji.

Memang di database BKN masih ada (nama PNS misterius, Red) tetapi di BKD sudah dihapus,  tegas Tri.

 

(ren/wa/jpg/ara)

Ribuan PNS Siap Siap Dipecat Jika ....

datainfornas, Jakarta-- Hati hati, meskipun Jutaan PNS sudah teregistrasi lewat e-PUPNS tapi jangan senang dulu. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap data 4.498.643 PNS yang sudah teregistrasi pendataan ulang. Bila dalam verifikasi, ditemukan ada berkas yang dipalsukan, siap-siap saja PNS bersangkutan dipecat.

‎Berhasil teregistrasi di e-PUPNS belum jaminan PNS-nya sudah aman. Masih banyak tahapan yang kami lakukan untuk menguji keabsahan PNS-nya,  ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Minggu (24/4).

Dia menyebutkan, setiap data yang masuk akan dicek satu per satu keabsahannya. Bila ijazah yang digunakan palsu untuk menjadi PNS, BKN akan mencabut status kepegawaiannya. Sedangkan jika ijazah palsunya dijadikan syarat untuk kenaikan pangkat, PNS-nya dikembalikan ke pangkat semula.

Jadi yang kami lihat mulai ijazah saat akan masuk PNS. Misalnya, sarjana ekonomi tapi ijazahnya dari universitas ilegal, nah itu langsung kami pecat. Karena syaratnya tidak sah, ijazah dikatakan palsu bila universitas yang mengeluarkan ijazahnya‎ tidak jelas alias ilegal,  paparnya.

Se‎baliknya ijazah masuk PNS-nya sah, tapi saat kenaikan pangkat atau penyesuaian golongan menggunakan ijazah palsu, pangkat yang bersangkutan dikembalikan ke awal. "Saya tidak main-main dengan hal ini. Tim BKN sudah terbentuk khusus mericek data seluruh PNS. BKN punya kewenangan untuk membatalkan NIP PNS maupun kepangkatan PNS," tandasnya.

Dari hasil e-PUPNS 31 Januari 2016, tercatat ada 93.721 PNS tidak mendaftar ulang. Dari 93 ribuan itu kemudian disusulkan data 35.997 PNS dari instansinya. Ada yang terlambat mendaftar 12.619 orang. Tetapi ada juga yang sudah tidak aktif tapi datanya masih ada dalam database. Sebabnya macam-macam, ada yang meninggal, pensiun, diberhentikan, dan lain-lain.

 (esy/jpnn)

Dua Pejabat PNS Nyabu, Kasatpol PP dan Staf Ditangkap

datainfornas,Nganjuk- Memilukan, makin banyak saja oknum aparat yang terjerat kasus narkoba. Kali ini dua oknum PNS di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timut terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu.Keduanya diketahui setelah dilakukan tes urine oleh BNN Nganjuk, dua minggu lalu. Meski sudah postif, keduanya masih belum direhabilitasi.

Kedua Pejabat yang postif mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, di antaranya Kasatpol PP berinisial S dan U, seorang staf dari salah satu satker di lingkungan Pemkab Nganjuk. Ironis, memang. Padahal Satpol PP juga sering diikut sertakan dalam operasi Bersinar 2016 bersama jajaran BNN, TNI dan Polri.
Menurut Kepala BNN Nganjuk, AKBP Agus Iriyanto, sebelumnya saat dilakukan tes urine, diketahui ada 4 pejabat Pemkab Nganjuk yang terindikasi.

“Namun, setelah proses lebih lanjut, dipastikan hanya ada dua,” ujar Agus, Jumat (22/4).

Sementara itu, BNN Nganjuk sudah menyerahkan hasil tes tersebut ke Bupati Nganjuk. Rencananya, tes urine akan terus dilakukan di sejumlah instansi guna mensukseskan bebas narkoba.

sumber: newsacehtoday.blogspot.com

Data PNS Fiktif Terbanyak di Kementerian Agama dan Kemendikbud

datainfornas, Jakarta-- Hasil Temuan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang membeberkan data untuk 57.724 Pegawai Negeri Sipil (PNS) misterius yang diduga fiktif.

Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, temuan hasil Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil melalui sistem online atau e-PUPNS itu mencakup seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.

Ini 57.724 PNS misterius ada di seluruh instansi pusat dan daerah. Biasanya yang PNS-nya banyak, yang misteriusnya juga banyak,  kata Bima kepada JPNN, Jumat (22/4).

Ia lantas memerinci data tentang PNS fiktif di intansi pemerintah pusat. Temuan paling banyak ada di Kementerian Agama. Jumlahnya mencapai 7000 PNS.

Selanjutnya Kemendikbud (2700 orang), Kementerian Pertahanan (2000-an orang), BPN (1.800 orang). “Kementerian Keuangan 1.700-an orang,” sebutnya.

Sedangkan instansi pemerintah daerah dengan temuan terbanyak tentang PNS fiktif adalah DKI Jakarta karena jumlahnya mencapai ribuan. “Hanya DKI Jakarta yang mencapai ribuan, yaitu 1.250 orang,” sebutnya.

Untuk Pemerintah Daerah lainnya yang juga ditemukan PNS fiktif cukup banyak adalah Jawa Tengah, Jawa Barat dan JAwa Timur. Jumlahnya tak sampai ribuan.

Menurut Bima, di kabupaten/kota di tiga provinsi di Pulau Jawa itu juga ada PNS fiktif. “Masing-masing kabupaten/kota ada sekitar 200 orang pegawai tidak jelas,” sebutnya.

[jpnn]

e-PUPNS temukan 57.724 PNS Fiktif, siapa mereka ?

datainfornas.blogspot.co.id, Jakarta - Hasil temuan data tentang 57.724 pegawai negeri spill (PNS) yang diduga fiktif tidak hanya mengagetkan. karena, temuan yang terungkap dari hasil Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil melalui sistem online atau e-PUPNS itu juga mengindikasikan adanya kerugian negara.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan,‎ PNS bodong itu paling banyak untuk golongan 2a, 3a, 3b, dan 4a. Bahkan tercatat ada ratusan yang bergolongan 4e.

Jujur saja saya sampai kaget melihat data e-PUPNS ini. Kok banyak sekali PNS misterius. Datanya semuanya lengkap tapi keberadaannya orangnya tidak jelas,  kata Bima kepada JPNN, Jumat (22/4).

Bima memerinci, mayoritas PNS bodong itu tercatat bermasa pengabdian antara 10-30 tahun.  Jika diasumsikan setiap PNS bergaji Rp 2,5 juta sampai Rp 5 juta, katanya, maka potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

Hanya saja, kata Bima, pihaknya masih terus menginvestigasi temuan itu.  Sebab, bisa saja ada PNS yang belum melapor melalui registrasi secara online.

(esy/jpnn)

PNS beristri Digerebek Nginap di Rumah Wanita Tenaga Lepas Harian

 

datainfornas, Kasongan- Seorang oknum PNS yang berinisial BS ini tak patut ditiru. PNS di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah itu sering menginap di rumah tenaga lepas harian bernisial MY.

Sudah tentu hubungan keduanya terlarang. Sebab, BS sudah punya istri. Sedangkan MY masih lajang. Namun, hubungan gelap keduanya terbongkar setelah digerebek Satpol PP Katingan di salah satu komplek perumahan BTN Wengga Kota Kasongan pada, Rabu (20/4) sekitar pukul 01.00.

Penggerebekan dilakukan setelah petugas Satpol PP mendapat informasi dari warga sekitar. Warga merasa jengah karena BS sering datang ke rumah MY. BS bahkan sering menginap di rumah THL di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan itu.

Kepala Satpol PP Kabupaten Katingan Pimanto mengatakan, keduanya sudah menjalani pemeriksaan secara intensif. Masalah itu juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Mantan Camat Katingan Hilir ini menegaskan, semua ASN maupun THL di Kabupaten Katingan harus menghindari perbuatan yang bisa mencoreng citra. “Pesan saya hanya itu,” tegas Pimanto. 

(eri/bud/jos/jpnn)

Istri PNS selingkuh selama 5 Tahun, Ketahuan dikamar mandi

BEJAT Siapa Sangka, Donjuan, 39, dan Sephia, 35, cukup pandai dalam berselingkuh. Hampir lima tahun, keduanya memadu kasih tanpa tercium sama sekali oleh suami Sephia sebut saja, Donwori, 40. Hubungan itu sangat spesial karena di lakukan di rumah Sephia sendiri.

Perselingkuhan Donjuan dan Sephia biasanya dilakukan di siang bolong. Keduanya bercinta ketika Donwori yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) itu sedang dinas ke kantor.

Sementara, Donjuan yang bekerja sebagai sales marketing mobil seringkali singgah ketika sedang tidak ada pekerjaan. Lantaran rumah di kawasan perumahan Rungkut, Surabaya, Donjuan bisa masuk sesuka hati ke rumahnya tanpa ada tetangga yang jadi biang gosip.

Tidak ada tetangga yang tahu kalau tiap siang ada mobil yang masuk rumah adalah selingkuhan istri,  kata Donwori. Karena siang hari, perumahan sepi. Satpam perumahan pun tidak pernah menanyakan tentang Donjuan. 

Satpam kalau siang ganti, malamnya orang lain. Yang aku kenal itu satpam malam, bukan siang karena mereka shift-shift-an,  kata Dowori di sela sidang mediasi, Kamis (21/4).

Selama ini Donwori pun tak pernah curiga kalau sang istri punya selingkuhan. Donwori berangkat kerja jam 07.00 dan pulang 18.00. Karena dia memang menjadi pegawai administrasi sehingga menyelesaikan laporan setiap hari.

Dua minggu sekali, Donwori terkadang ikut pimpinan inspeksi ke beberapa daerah. Hubungan Donwori dan Sephia masih sangat mesra. Tiap hari masih rutin berhubungan badan. Selama pacaran dengan Donjuan, Sephia juga pernah hamil sekali.

Anak kedua saya lahir 2013 lalu. Kalau ada uang saya mau tes DNA untuk meyakinkan dia anak siapa,  tegas Donwori.

Dengan rasa kecewa yang begitu luar biasa, Donwori mengkisahkan kepergoknya hubungan Donjuan dan Sephia. Awal Januari 2016 lalu, Donwori yang kondisi fisiknya kurang bagus akhirnya izin pulang pada siang hari.

Di situlah perselingkuhan Sephia mulai terungkap. Saat datang, Donwori tak menemukan kecurigaan apa-apa. Karena sakit, Donwori minta Sephia merawatnya seharian. Sephia tak boleh beranjak dari kamarnya sekali pun.

Istri saya itu memanjakan saya. Semua urusan rumah dan makan dia yang menyediakan, jelas dia.

Bertepatan itu pula kunci pagar rumah hilang. Donwori yang waktu itu sakit bingung menaruh kunci. Sephia juga sendiri lupa menaruh kunci pagarnya. Karena selama ini, Sephia jarang mengunci pagar rumah. Mungkin hanya digrendrel atau diselot saja.

Tiga hari lamanya, Donwori libur kerja karena sakit dan cukup istirahat di rumah saja. Selama dua hari itu pula, Sephia lupa kalau ternyata dia menyembunyikan Donjuan di dalam kamar mandi belakang rumah.

Kamar mandi belakang jarang digunakan sehingga jarang sekali di tengok keluarga itu. Yang namanya bangkai, pasti baunya tercium juga. Saat itu, Donwori sakit perut dan ingin buang air besar.  

Kamar mandi utama sedang dipakai Sephia mandi. Maka terpaksalah, Donwori ke kamar mandi belakang untuk buang hajat. Nah, ketika Donwori membuka pintu, tiba-tiba Donjuan nyelentuk, “Aduh yang, lha kok aku dikunci sampai telung dino (aduh kok saya dikunci hingga tiga hari.”

Keruan saja, Donwori kaget mendengar ucapan itu dari mulut pria.

Donwori langsung bertanya keberadaan Donjuan di rumahnya. Dengan sangat polos, kalau dia adalah pacar Sephia sejak lima tahun lamanya. Donjuan juga bilang bila selama ini, Sephia hanya mencintainya dan tidak mencintai Donwori dan anaknya.

Saya mau hajar tapi dia kayaknya sudah teler tidak makan beberapa hari. Ya sudah saya suruh pulang, jelas Donwori yang langsung mengajukan talak cerai.

sumber: newsacehtoday.blogspot.com

Hati hati Data PNS Tidak Valid, Jumlah PNS Bisa Menyusut

Hati hati Data PNS Tidak Valid, Jumlah PNS Bisa Menyusut
 

datainfornas, Jakarta - Sesuai dengan data verifikasi e-PUPNS, Jumlah PNS di Indonesia ternyata tidak sampai 4,5 juta orang. Ini sesuai hasil pendataan, di mana data per 31 Januari 2016 jumlahnya 4.498.643.

Itu pun menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa berkurang, karena ada data PNS yang tidak valid.

"Yang sudah registrasi PUPNS 4.498.643. Tapi itu data per 31 Januari. Data terkini harus dihitung lagi‎," ujar Bima kepada JPNN, Kamis (21/4).

Dia ‎menyebutkan, jumlah 4.498.643 PNS itu akan menyusut lantaran dikurangi dengan data yang tidak valid ketika verifikasi.‎

Dengan berkurangnya jumlah PNS, otomatis ratio PNS di Indonesia juga berkurang.

[jpnn]

Resmi BKN Telah Memblokir 57 Ribu Data PNS Tidak Jelas

datainfornas, Jakarta - Menurut informasi terkini dari berbagai sumber, Badan Kepegawaian Negara (BKN) langsung memblokir data 57.724 PNS misterius. Pasalnya, negara tetap membayarkan gaji 57 ribuan PNS yang tidak jelas ini.

Kalau ditanya dampak dari keberadaan PNS misterius ini ya jelas‎ negara dirugikan karena selama ini kan gajinya jalan terus. Dulu saat PUPNS dilakukan juga ada ribuan PNS fiktif dan ini terulang lagi di e-PUPNS 2015/2016,  ungkap Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Kamis (21/4).

‎Mantan pejabat di Bappenas ini menambahkan, begitu mendapatkan data e-PUPNS, pihaknya langsung ambil tindakan terhadap 57.724 PNS misterius tersebut.

Saat ini kami sedang melakukan investigasi keberadaan 57.724 PNS misterius. Sembari menunggu hasil investigasi, data mereka sudah kami kunci sehingga tidak ada lagi aliran dana (gaji serta tunjangan) kepada yang bersangkutan,  bebernya.

Dia menambahkan, masa jabatan PNS itu bervariasi. Ada golongan III dan II dengan lama kerja lima sampai belasan tahun. 

(esy/jpnn)

Demi THR dan Gaji 13, 57 Ribu PNS Berstatus Misterius

pic. ilustrasi

datainfornas, Jakarta -- Usaha Pemerintah untuk terus menertibkan data pegawai negeri sipil (PNS) tetap berlanjut. Tapi ada hal mengejutkan. Yakni temuan tentang 57 ribu PNS berstatus misterius. Wow!

Puluhan ribu PNS itu dianggap misterius karena mendapat gaji setiap bulan, namun orangnya fiktif. Bahkan mereka mendapatkan gaji ke-13.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, puluhan ribu PNS berstatus misterius itu terungkap dari Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil melalui sistem online atau e-PUPNS.  “Dari pendataan e-‎PUPNS per 4 Maret, kami temukan 57.724‎ PNS tidak jelas identitasnya alias misterius," katanya kepada JPNN, Kamis (21/4).

Bima memerinci, berdasarkan e-PUPNS Januari 2016 terdapat 93.721 PNS yang tidak mendaftar ulang. Dari angka itu, 35.997 PNS di antaranya diusulkan oleh instansi asalnya.

Selain itu ada yang terlambat mendaftar 12.619 orang. Tetapi ada juga yang sudah tidak aktif tapi datanya masih ada dalam database.

Sebabnya macam-macam, ada yang meninggal, pensiun, diberhentikan, dan lain-lain. Nah ada 57.724 yang belum bisa dijelaskan statusnya. Ini yang disebut misterius,  terangnya.

Bima menambahkan, e-PUPNS sudah ditutup dan tidak diperpanjang lagi.‎ Pasalnya, perpanjangan pendaftaran telah dilakukan beberapa kali oleh BKN. 

(esy/jpnn)

Berita Menyedihkan untuk 56 PNS

 

pic - ilustrasi

datainfornas, Jakarta - Kabar menyedihkan ini tertimpa kepada 56 PNS karena diduga melakukan pelanggaran netralitas dalam Pilkada Serentak 2015 sedang dalam proses penetapan hukuman. Pemerintah berharap, dalam Pilkada 2017, jumlah laporan pelanggaran netralitas ASN bisa berkurang. Pemerintah juga ingin tidak ada pelanggaran pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

Tahun lalu 56 PNS diduga tidak netral. Saya berharap Pilkada 2017, jumlahnya makin sedikit,  ‎kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Rabu (20/4).

Dia mengakui, penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 masih menyisakan permasalahan dengan banyaknya pengaduan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada dan menjaga integritas ASN agar tidak menjadi alat politik untuk mencapai satu kepentingan golongan atau pihak tertentu.

Pemerintah selalu berupaya agar pelaksanaan Pilkada serentak 2017, 2018 dan seterusnya akan berlangsung lebih berkualitas dan berintegritas. Tujuannya agar lahir para kepala daerah, calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas, bermoral, berintegritas, dan pro kepada rakyat,  tuturnya.‎

 

(esy/jpnn)

PNS Ini Ludahi Istrinya Usai Shalat

ilustrasi

datainfornas, Riau - Diduga kekerasan rumah tangga, seorang oknum PNS di Riau berinisial Ko (37) tega meludahi istrinya, Ade Pradina Wati (31) yang baru selesai melaksanakan shalat. PNS Pemrov Riau itu juga menganiaya dan menyeret istrinya keluar rumah.

Akibat perbuatannya, warga jalan Rawa Indah Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai itu dilaporkan ke polisi. Ia ditangkap aparat Polsek Bukit Raya, Senin (18/4/2016) siang dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kapolsek Bukit Raya Kompol Ricky Ricardo SIK saat dikonfirmasi melalui Kanit Reskrim Ipda M Bahari Abdi mengatakan, kasus penganiayaan itu terjadi pada akhir Maret lalu.

Setelah menerima laporan korban, kita langsung lakukan pemeriksaan. Setelah bukti cukup pelaku langsung kita tahan,  terang Kanit, seperti dilansir riaupos.co (grup pojoksatu), Rabu (20/4/2016).

Kini pelaku yang telah ditahan terus mendapatkan pemeriksaan di ruang penyidik. Pelaku terancam dengan kurungan penjara di atas lima tahun penjara karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pelaku kita jerat dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang KDRT pasal 44 ayat 1 ancaman kurungan diatas lima tahun penjara,  tutup Kanit.

sumber : newsacehtoday.blogspot.com