CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG UNTUK Kontrak KJPP 2017

Dibawah ini adalah contoh Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk proses Kontrak KJPP dalam rangka ganti rugi tanah pada Tahun Anggaran 2017

 

 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Nomor : xxx/       /BA/PB/2017

Kegiatan    : Pengadaan Tanah


---- Pada hari ini .................  tanggal tiga belas  bulan Desember  Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di ................... berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ........................., Nomor : xxx/xx/2017 tanggal ..... Agustus 2017 yang beranggota masing-masing :

1.   ..........    : Ketua
2.   ..........    : Sekretaris
3.   ..........    : Anggota

---- Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembebasan Tanah Pertapakan SDN 12 Kecamatan ...................... sebagaimana daftar terlampir, yang dilaksanakan oleh :

Nama Perusahaan         : ........................... & Rekan
Alamat Perusahaan        : Jl. ........................................ No. ..............  di ................... 
 

Sebagai realisasi Kontrak Nomor : xxx/     /SPK/2017 tanggal  .................., 2017 dengan jumlah/jenis barang sesuai dengan terlampir.

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan dinyatakan :
a.    Bahwa pengadaan barang/jasa sebagai mana tercantum dalam daftar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa sesuai dengan Surat Pesanan Barang/jasa :
-    Nomor     : xxx/     /SPK/2017
-    Tanggal    :          ,              2017

 
b.    Selanjutnya barang tersebut dapat diserahkan oleh Penyedia kepada Penyimpan Barang SKPK dengan membuat Berita Acara Penerimaan Barang.

Demikian Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Dikeluarkan di     : ......................
Pada Tanggal     : seperti tersebut diatas

         PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

 

1. .................................

2. ................................

3. ................................

dst..

Rekaman Video: Seorang Guru Ludahi Wajah Siswa karena...

Foto: pojoksatu

 

by: pojoksatu.id

Ridwan/Selasa, 15 Agustus 2017

 

datainfornas - Ini bukanlah sifat dari seorang pendidik. Seorang guru tidak bisa menahan emosi dan bahkan sering kehilangan kendali saat melihat siswanya bertingkah di dalam kelas. Oknum guru terkadang saat menghukum siswa yang melanggar aturan dengan cara tak biasa.

Seperti yang terekam dalam rekaman video konco_pekok. Dalam rekaman Video yang diunggah pada Selasa (15/8/2017) itu memperlihatkan seorang guru meludahi siswanya yang tertidur di dalam kelas.

Kejadian bermula saat guru sedang mengajar. Namun seorang siswa malah tertidur lelap. Guru yang mengenakan baju batik warna merah itu lantas mendekati siswa yang tidur.

Contoh Surat Permintaan Klarifikasi tertulis Terkait Dugaan Maladministrasi

Guru laki-laki yang belum diketahui identitasnya itu kemudian menyemburkan air dari dalam mulutnya ke wajah siswa. Semburan membuat siswa kaget dan langsung terbangun. Namun dia justru ditertawakan oleh teman-teman kelasnya.

Video tersebut memicu reaksi warganet. Ada yang menyalahkan siswa karena tertidur dalam kelas. Namun adapula menyalahkan guru karena memberikan hukuman yang tidak manusiawi.

“Guru ngajarin yg gabener,” komentar seorang netizen. “Yang salah ya bukan gurunya tapi muridnya blok,” imbuh dendy_nda.

Belum diketahui dimana dan kapan kejadian tersebut berlangsung. Namun, para siswa dalam video itu terlihat mengenakan seragam abu-abu, sehingga diduga video itu direkam di salah satu SMA atau SMK. (one/pojoksatu)

Contoh Surat Permohonan Pengurangan Lahan HGU

Dibawah ini adalah Contoh Surat Permohonan Pengurangan Lahan HGU PT. xxx yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi xxxxxx

KEPALA SURAT

 

Perihal : Permohonan Pengurangan lahan HGU 

1. Sehubungan dengan Surat Camat ................... Nomor : xxx/xxxx tanggal  ..  Agustus 2017 perihal  Laporan Pengukuran HGU  PT. xxx No xx Tahun 1984 yang akan berakhir pada akhir Desember 2014 dapat kami sampaikan bahwa, BPN Kabupaten ......../Provinsi ....... telah melakukan pengukuran guna perpanjangan HGU pada Tahun 2012, namun sebahagian lahan HGU dimaksud terdapat beberapa tempat bersejarah dan fasilitas umum yang antara lain sebagai berikut :

1.  Tanah yang terletak di Gampong ............ Kecamatan ................. (tanah eks Persemean Bibit Kayu (HKTI) seluas 15 Ha.
 

2.  Tempat bersejarah markas besar Panglima ........... dan ................. di Kecamatan .................. (sumber air) seluas 5 Ha.
 

3.  Jalan Utama eks PT. xxxxxx di Kecamatan ..............  (asset Pemerintah Kabupaten ...........).

2.  Mengingat lahan-lahan tersebut di atas merupakan bukti bersejarah dan ada juga yang dipergunakan untuk kepentingan umum, maka kami sangat mengharapkan hendaknya kepada pihak saudara agar dapat mengeluarkan atau tidak memperpanjang kembali HGU untuk lahan-lahan yang tersebut di atas.

3.  Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik sebelumnya diucapkan terima kasih.
 

BUPATI ...................

...........................

Demikian kiranya contoh surat permohonan tentang pengurangan Lahan HGU PT. xxx yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi xxxxxx. Semoga dapat bermanfaat.

TErima kasih telah mengunjungi laman Blog kami.

Permendikbudnya: Jam belajar anak disesuaikan dengan beban jam kerja guru

Apakah siswa jadi Korban Beban Jam Kerja Guru?

Foto: Perjuangan Murid SD di Cianjur yang harus melewati tebing saat ke sekolah

by: jpnn.com,

Senin, 14 Agustus 2017

Datainfornas -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) kembali mengkritisi terhadap draft Peraturan Presiden yang akan menguatkan Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah.

Menurut Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI Fahriza, mengaitkan kebijakan sekolah lima hari dengan pengembangan karakter tidak sepatutnya diterima tanpa klarifikasi logis dan sesuai realitas lapangan.

“Sepertinya Perpres PPK dibuat untuk mengakomodir Permen Lima Hari Sekolah. Dari sistem tata urutan peraturan perundangan jelas bertentangan," ujar Fahriza dalam pernyataan resminya, Senin (14/8).

Intip Berita lainnya:

Sudah Benarkah Bacaan Surah Al-fatihah Anda?

Dia memertanyakan, mengapa Perpres justru mengikuti Permen? Mengapa Permen sebagai salah satu aturan implementasi dari Perpresnya dihadirkan terlebih dahulu? Ibarat membangun rumah tanpa ada pondasi tanpa ada dinding, kita memasang atap.

"Hal ini berpotensi menyimpang dari perumusan aturan perundangan dari yang standar,” cetusnya.

Pernyataan resmi yang mengaitkan lima hari sekolah dengan pengembangan karakter, lanjut Fahriza, tidak sepatutnya diterima tanpa klarifikasi logis dan sesuai realitas lapangan.

Sebab asumsi para birokrat dan ahli yang dilibatkan dalam proses lahirnya kebijakan ini belum tentu mewakili karakteristik dan fakta lapangan.

Alih-alih menguatkan pendidikan karakter, ternyata Permendikbudnya justru mengatur jam belajar anak disesuaikan dengan beban jam kerja guru.

"Anak berpotensi menjadi korban kebutuhan orang dewasa memenuhi jam kerjanya," ujarnya.

Contoh Telahaan Staf tentang Permohonan Sertifikat atas Tanah Negara

Contoh surat atau Telaahan Staf ini, adalah merupakan surat tanggapan dari Kepala Bagian ................ pada Sekretariat yang bersangkutan atas surat Telahaan Staf yang dilayangkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan perihal permohonan Sertifikat atas tanah Negara oleh Pengurus Koperasi.
 

TELAAHAN STAF

 

Kepada    : Bupati ........................
Dari          : Kepala Bagian ........................  Setdakab ..................
Nomor      : xx/TS/xx           
Tanggal    : xx  Agustus 2017
Perihal    : Permohonan Sertifikat atas Tanah Negara an. Koperasi ................................

I.    Dasar
1. Peraturan Bupati No. xx Tahun 2017  tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ..................................
 
2. Telaahan Staf Kepala Dinas ............................................ Kabupaten .............................
 
II.   Maksud dan Tujuan
Proses Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Koperasi ....................................

III.  Permasalahan
1.  Bahwa terhadap permohonan Sertifikat  atas tanah Negara an. Koperasi ...................... telah diajukan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten .......................... sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah. Permohonan tersebut belum dapat  ditindak lanjuti dikarenakan masih adanya syarat yang belum terpenuhi yaitu  izin membuka tanah (penggarap) yang diterbitkan oleh Bupati ....................... sesuai Surat Kakan Pertanahan Kabupaten ................................ Nomor : xx/xxxx/I/2017 perihal Kelengkapan Berkas Permohonan an. Koperasi ..............................


2. Bahwa terhadap permohonan Sertifikat  atas tanah Negara an. Koperasi ................................. telah diajukan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten................. sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah. Permohonan tersebut belum dapat ditindak lanjuti dikarenakan masih adanya syarat yang belum terpenuhi yaitu   izin membuka tanah (penggarap) yang diterbitkan oleh Bupati ...................... sesuai Surat Kakan Pertanahan Kabupaten ..................................... Nomor: xx/xxxx/I/2017 perihal Kelengkapan Berkas Permohonan an. Koperasi...........................
 
2.  Bagian ............................ Setdakab ......................... menyangkut hal-hal lain mengenai proses pengadaan tanah dapat dilibatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV.  Saran Penyelesaian Masalah

Permohonan Koperasi Jasa Supplier Adee Beurata terhadap tanah Negara yang akan disertifikatkan, namun masih terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi sehingga proses pensertifikatan di kantor Pertanahan Kabupaten ........................... terkendala, maka terhadap kendala dimaksud, oleh Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ........................ dapat menindaklanjuti  guna melengkapi izin garap dan dalam pelaksanaan kegiatannya  tetap dapat melakukan koordinasi dengan Bagian .............................. Setdakab .......................................
   
3.  Demikian disampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Kepala Bagian ..............................
Setdakab ...........................................,

.........................................................

Demikian kiranya, semoga Contoh Telahaan Staf tentang Permohonan Sertifikat atas Tanah Negara ni dapat bermanfaat. mohon masukan dan jangan lupa di SHARE. terima kasih telah membaca

Contoh Surat Permohonan Penilaian Harga Tanah 2017 ke KJPP 2017

Dibawah ini adalah Contoh Permohonan Penilaian Harga Tanah 2017 yang disampaikan oleh instansi yang memerlukan tanah dan ditujukan kepada Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Tahun Anggaran 2017.

KEPALA SURAT 

1. Pemerintah Kabupaten ................. pada APBK Tahun Anggaran 2017 telah mengalokasikan dana pembebasan/pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten .................. yang ditempatkan pada Bagian  Pemerintahan Setdakab ................, yang diperuntukan antara lain sebagai berikut :

-  Ganti rugi tanah untuk perluasan.........................................
-  Ganti rugi tanah untuk perluasan  ......................................

-  Pembebasan tanah untuk Lapangan Upacara ........................

   
2. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Aggaria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) Ha. Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil Jasa Penilai dalam menentukan nilai jual beli.

3. Berkenaan dengan maksud tersebut di atas, kami mengundang saudara untuk menyampaikan penawaran atas pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Harga tanah dimaksud sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

4. Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, ....................

Ttd

Demikian kiranya contoh surat permohonan penilaian harga Tanah 2017 yang disampaikan oleh instansi yang memerlukan tanah dan ditujukan kepada Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Tahun Anggaran 2017