Guru Hukum Lima Siswa SD Ngulum Bangkai Cicak.

Guru SD Foto Selfie dengan para siswinya, Foto.Brilio.net

datainfornas.tk, NGANJUK - Tergolong tidak beretika dan aneh, sanksi hukuman oknum guru siswanya, kali ini terjadi di SD Negeri Ganungkidul II, Nganjuk. Sebanyak lima siswa dihukum mengulum bangkai cicak.

Kelima siswa itu menjadi korban tindakan tak terpuji yang dilakukan Suwartini,  oknum guru olah raga.

Oknum PNS tersebut menghukum mereka dengan cara mengulum cicak yang sudah mati, secara bergantian. 

Jalu Alfon, salah satu siswa yang menjadi korban menjelaskan, hukuman itu dilakukan oleh Suwartini saat melihat dirinya bersama Jodi Duwi, Yuliantino, Madeang Abi dan Muhamad Rizki, sedang bermain cicak. Kamis lalu.

Anak-anak itu bermain cicak saat jam istirahat.

Melihat siswanya bermain cicak, Suwartini geram dan menghukum kelimanya dengan cara yang tak pantas tersebut. 

Oknum guru itu juga mengancam siswanya agar tidak melaporkan kasus hukuman itu kepada orangtuanya.

Dia mengancam akan ditambah hukumannya bila melapor. 

Namun Jalu, akhirnya bercerita kepada orangtuanya, sehingga kelima wali murid mendatangi sekolahan dan dilakukan mediasi.

Sayangnya orangtua korban tak berkenan dikonfirmasi oleh media, begitu juga pihak guru.

Sementara Kepala Sekolah tidak berada di tempat. Dan tidak menjawab saat di telepon. 

Sementara Kepala Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dikpora Nganjuk, Sony Hardiyanto mengaku belum mendapatkan laporan dari wali murid atau pihak sekolah.

"Kami akan segera memanggil kepala sekolah dan oknum guru tersebut terkait kasus itu," ujar Sony.

Menurutnya, jika oknum guru tersebut benar melakukan itu, maka pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas.

Pasalnya, hukuman mengulum cicak dinilai tindakan yang jorok, tidak terpuji dan melanganggar norma agama, karena kondisi cicak sudah menjadi bangkai. (mud/flo/jpnn)

UN Dihapus, DPR Panggil Mendikbud

foto doc.Inhusatu.com

datainfornas.tk - Terkait rencana penghapusan Ujian Nasional (UN), DPR akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk meminta penjelasan.

Intip:

Pelaku Penyebar Isu Rush Money Posting Foto di FB, Diduga Guru SMK


"Komisi X DPR RI ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif mulai dari apakah moratorium UN sudah didahului kajian dari sisi filosofis-yuridis-dan sosiologis dan bagaimana hasil kajiannya," kata Ketua Komisi X DPR RI , Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis yang diterima Rimanews, hari ini.

intip:

Aksi Pak Guru Remas Daging Empuk Siswi Diatas Motor


Mendikbud menyampaikan usulan rencana moratorium UN agar orang tua tidak perlu stress. Nantinya UN akan diganti dengan ujian akhir yang diserahkan pada tiap provinsi, dengan arti lain dilakukan desentralisasi.

Kata Riefky, pemanggilan akan dilakukan 1 Desember mendatang.

DPR, kata Riefky juga akan menanyakan proses pengambilan kebijakan moratorium UN. "Apakah sudah melibatkan para pemangku kepentingan, bagaimana rencana realokasi anggaran UN tahun 2017," kata Riefky.

Menurutnya kebijakan penghapusan UN terkesan tiba-tiba dan tergesa-gesa, tanpa berkonsultasi dengan Komisi X DPR RI. Lagipula, alasan mendikbud yang menyebutkan agar orang tua tidak stress, juga tidak masuk akal.

"Alangkah baiknya kebijakan pendidikan nasional yang akan diputuskan sudah melalui proses yang matang," kata Riefky.(rimanews)

Mendikbud Minta Seluruh Guru Doakan Jokowi

datainfornas.tk, SENTUL - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta seluruh guru mendoakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Guru-guru tolong doakan Bapak Presiden kita, semoga beliau diberikan kesehatan, dan tetap mendapatkan kekuatan dalam mengemban amanat yang berat tapi mulia," kata‎ Muhadjir dalam puncak acara Hari Guru Nasional (HGN) di Sentul, Bogor, Minggu (27/11).

intip:

 

Selamat Tinggal Situs Habib Rizieq

Baca! Mulai Senin Besok Medsos Nakal Akan Ditutup
 

Dia juga meminta para guru menyukseskan program pemerintah, terutama pendidikan karakter.

"Presiden ingin anak-anak‎ tidak hanya pintar di matematika, fisika, science, tapi juga punya karakter pribadi yang baik. Santun, budi pekerti halus, punya sifat kesetiakawanan, jiwa sosial. Pendidikan karakter ini dimulai dari SD sampai SMP," paparnya.

Untuk itu, ujung tombak pendidikan karakter ini ada di tangan guru. Muhadjir berharap, tanggung jawab ini bisa diemban guru-guru dengan sebaik-baiknya. (esy/jpnn)

Keputusan Penghapusan Ujian Nasional

datainfornas.tk - Rencana Penghapusan ujian nasional masih diproses dan akan diputuskan pada rapat terbatas, demikian menurut keterangan Presiden Joko Widodo.

Intip Berita lain:

Militer Myanmar Bantu Sipil Bantai Muslim Rohingya


“Memang Menteri Pendidikan menyampaikan (penghapusan ujian nasional) itu, tapi tentu saja harus ada rapat terbatas dulu,” kata Jokowi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Menurut Jokowi, memang perlu untuk mengetahui standar-standar dari ujian, dari kualitas pendidikan. Karena itu, kalau ujian nasional diperlukan akan dilakukan. “Kalau tidak, saya belum tahu seperti apa, datanya seperti itu,” kata Presiden Jokowi.

Intip Berita lain:

MUI: Jika Makian di Medsos Dilaporkan Semua, Penyidik Akan Pingsan


Pekan lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menghapus ujian nasional mulai tahun ajaran 2017 mendatang. “Keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres),” ujarnya.

Ia menyebutkan, ujian nasional akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Karena itu selama masa penghentian ujian nasional, menurut Muhadjir, pihaknya akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata se-Indonesia.

“Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” kata Muhadjir.(rimanews)

Ujian Nasional Dihentikan Tahun Ini?

datainfornas.tk, JAKARTA - Ujian Nasional Dihentikan Tahun Ini?. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN) pada 2017.

"Sudah tuntas kajiannya, dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir ketika ditemui di kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

intip berita:

 

MUI: Jika Makian di Medsos Dilaporkan Semua, Penyidik Akan Pingsan
 

Dia mengatakan alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik.

Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.

"Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah," kata Muhadjir.

Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah.

"Jadi nanti untuk evaluasi nasional itu SMA/SMK serahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota," ucap Muhadjir.

Mendikbud juga mengatakan pemetaan berdasarkan hasil UN telah menunjukkan bahwa ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional, sementara sisanya belum memenuhi standar tersebut.(antara/bisnis)

Kemendikbud: Guru Honorer Akan Diberikan Insentif

Syarat dan Kriteria Guru Honorer Diberikan Insentif

foto ilustrasi

datainfornas.tk - Tahun 2016-2017, bagi para guru honorer non PNS akan diberikan insentif dari Kemendikbud (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan). Namun sesuai dengan syarat dan kriteria bahwa guru honorer diberikan insentif tambahan dari Kemendikbud antara lain beban mengajar minimal 24 jam dalam 1 minggu.

Tagor Alamsyah selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Ditjen GTK Kemdikbud syarat utama pemberian insentif bagi guru non PNS honorer adalah beban mengajar minimal 24 jam seperti informasi yang dilansir dari Rakyatku.com.

intip berita lain:  Akhirnya 488 Guru Honorer K2 Terima SK PNS
 

Pemberian didasarkan beban mengajar dan kelebihannya sehingga setiap orang bisa terima berbeda jumlahnya,” ucap Tagor Alamsyah Harahap.

Untuk itu, lanjut Tagor, para guru tersebut untuk tidak memberikan jam mengajarnya ke guru lain. “Akan diberlakukan batas minimal jam yg harus dimiliki minimal 24 jam perminggu,” tegasnya.

intip berita politik: Giliran HMI Laporkan Kapolda Metro Jaya ke Propam
 

Insentif guru non PNS yang diberikan mulai tahun 2016 ini merupakan pengganti Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS. Sesuai dengan PP nomor 74 tahun 2005 bahwa Subsidi Tunjangan Fungsional sudah berakhir 10 tahun sejak diundangkan.

Prioritas penerima insentif adalah guru yang telah mengisi dan mengirimkan datanya melalui aplikasi Data Pokok Pendidik (Dapodik) serta dinyatakan valid sesuai dengan kriteria.

Tagor mengingatkan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota sesuai surat Dirjen GTK agar menyiapkan daftar calon penerima insentif guru honorer tahun 2016 yang dapat diakses oleh publik (ditempel di papan pengumuman). Dinas Pendidikan diberikan kewenangan untuk menentukan calon penerima insentif guru honorer tahun 2016 melalui sistem aplikasi SIM Tunjangan sesuai jadwal dalam surat edaran.

intip Hotnews: Intip Kronologis Anak Bos Pesan 5 ABG Dibawah Umur
Besaran jumlah pemberian insentif bagi guru non PNS guru honorer tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut informasi yang dilansir resmi dari laman portal website Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di www.kemdikbud.go.id dengan judul informasi pemberitaan "Kemendikbud Tingkatkan Anggaran Insentif Guru Honorer Lebih Dari 100 Persen"

Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menyatakan Kemdikbud telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru honorer dengan peningkatan alokasi anggaran mencapai lebih dari 100 persen.

"Insentif yang bukan PNS, yang dialokasikan anggarannya tahun lalu 43 ribu guru, tahun ini menjadi 108 ribu guru. Anggarannya dari Rp. 155 milyar di 2015, sekarang menjadi Rp. 389 milyar. Peningkatannya lebih dari 100 persen," kata Mendikbud Anies Baswedan saat Rapat Kerja dengan Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta.(newsfarras.com)

Akhirnya 488 Guru Honorer K2 Terima SK PNS

foto ilustrasi

datainfornas.tk - Diperkirakan sebanyak 488 guru dan tenaga kependidikan yang telah lolos seleksi tes CPNS kategori dua (K2) beberapa waktu lalu, hari ini Kamis (03/11) menerima SK PNS dan sertifikat program induksi bagi guru pemula.

“Waduh rasanya senang sekali  setelah 13 tahun menunggu”, tutur Nur Fitriah Guru asal SMAN 17.
 

Intip berita lain: Bila Aturan 40 Jam Disekolah, Gaji Guru Honorer 500 ribu perbulan?

Nur menceritakan bahwa sejak tahun 2003 dirinya mengabdi sebagai guru honorer di SMAN 15, kemudian di tahun 2010 dilakukan pemberkasan, namun nasibnya tidak langsung beruntung untuk diangkat menjadi guru PNS di kategori satu (K1), ia pun menunggu sampai gelombang K2 dan akhirnya di tahun 2015 mendapatkan SK CPNS setelah melewati tes seleksi.

intip politik: Giliran HMI Laporkan Kapolda Metro Jaya ke Propam

Berbeda dengan Nur Fitriyah, Firmansyah guru honorer K2 asal SMPN 3 yang saat ini telah menjadi PNS menyampaikan bahwa salah satu syarat untuk dapat mengikuti sertifikasi yakni dibuktikkan melalui sertifikat  program induksi bagi guru pemula, dirinya berharap agar peningkatan mutu dan kualitas guru Surabaya semakin ditingkatkan.Intip berita Hot: Kronologis Anak Bos Pesan 5 ABG Dibawah Umur

 
Kepala Bidang Ketenagaan Ir. Yusuf mengungkapkan pembagian SK PNS guru honorer K2 dilakukan secara bertahap untuk tahap awal dibagikan kepada 488 guru dari total keseluruhan 868 guru. Selanjutnya untuk tahap dua hingga tuntas akan dilakukan secepatnya menunggu dari pusat.

intip Olah Raga: Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2018


Yusuf menghimbau agar kualitas mengajar guru nanti jangan sampai turun justru harus lebih ditingkatkan, terutama dalam menyiapkan para pelajar surabaya dalam menghadapi era persaingan global.(pendaftarancpns)

Bila Aturan 40 Jam Disekolah, Gaji Guru Honorer 500 ribu perbulan?

datainfornas.tk, JAKARTA - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang mengharuskan guru berada di sekolah selama 40 jam dalam sepekan, mendapat dukungan.

Antara lain dari guru honorer, yang menyatakan siap berada di sekolah Senin sampai Jumat, selama 40 jam.

"Tidak masalah kalau kami harus di sekolah delapan jam setiap hari dari Senin sampai Jumat. Namun, kami juga menuntut hak kami," kata Ketum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Jumat (11/11).

intip Berita lain:

NasDem: Siapa Yang Suruh Ahok Mundur! Presiden?

Ahok-Djarot Tidur Saja di Rumah Sambil Menunggu Hari H Pencoblosan

Salah satu yang dituntut guru honorer adalah peningkatan kesejahteraan. Karena selama ini guru honorer hanya digaji di bawah Rp 500 ribu.

Bila aturan 40 jam diberlakukan, otomatis guru honorer tidak bisa mencari tambahan lain.

"Memang ketentuan itu untuk guru PNS tapi kan yang riil di lapangan guru PNS itu sedikit. Jadi yang bekerja ya kami-kami ini guru honorer," tegas Titi.

Dia menambahkan, bila jam kerja guru honorer ‎menjadi 40 jam, gajinya harus dinaikkan setara UMR.

Kalau tidak disetarakan, guru honorer menolak jam kerja 40 jam.

"Bagaimana bisa hidup kalau gaji hanya Rp 200 ribu. Kalau selama ini kami bisa bertahan karena masih punya waktu mencari tambahan pendapatan di tempat lain," tandasnya. sumber:(esy/jpnn)

Intip berita olah raga:
Persib vs Persipura: Prediksi dan Line Up

Jerman Kembali Bantai San Marino 8-0